Mendikdasmen Wacanakan Sistem Tinggal Kelas 2027: Antara Koreksi Etos Belajar dan Risiko Putus Sekolah

Lumajang, satudetik.online - Wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk mengembalikan sistem tinggal kelas mulai tahun ajaran 2027 patut kita sambut sebagai koreksi yang berani di tengah merosotnya etos belajar.

Sudah terlalu lama kita terjebak dalam miskonsepsi berbahaya: bahwa semua siswa harus naik kelas demi menjaga angka statistik wajib belajar.

Kurikulum Merdeka tidak pernah menyebut kenaikan otomatis, regulasinya jelas ada di Permendikbudristek 21/2022. Namun di lapangan, banyak sekolah takut tegas.

Hasilnya, kita meluluskan generasi yang naik jenjang tanpa benar-benar menguasai kompetensi dasar.

Di zaman sekarang, ketika distraksi gawai, judi online, dan budaya instan menggerus disiplin, sekolah membutuhkan alat untuk menegakkan tanggung jawab akademis.

Ancaman tinggal kelas bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendidik bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Bahwa belajar adalah proses serius, bukan formalitas.

Tentu risikonya nyata. Tinggal kelas bisa melukai psikologis anak dan memicu putus sekolah jika tanpa pendampingan.

Karena itu, wacana ini tidak boleh berhenti pada slogan "tidak naik otomatis". Pemerintah harus menyiapkan tiga hal:

Pertama, sistem asesmen yang jujur dan transparan di dalam KSP, bukan keputusan suka-suka.

Kedua, program remedial dan konseling yang sungguh-sungguh, bukan sekadar mengganti rapor.

Ketiga, keberpihakan pada guru. Beri mereka perlindungan regulasi saat harus memutuskan seorang siswa belum layak naik.

Jika hanya mengembalikan istilah tinggal kelas tanpa memperbaiki ekosistemnya, kita hanya akan menambah daftar anak yang terpinggirkan.

Tapi jika dimaknai sebagai upaya mengembalikan marwah evaluasi pendidikan, wacana ini menjadi urgensi. Mutu tidak lahir dari semua anak yang naik kelas, melainkan dari semua anak yang benar-benar siap naik kelas.***