Efek Domino MBG, Pernahkah Dipikirkan?

satudetik.online -Kembalinya program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali mengguncang harga bahan pokok.

Harga telur, beras, sayur, susu, hingga ikan melonjak karena diserap dapur MBG dalam jumlah besar.

Pedagang kecil alias welijo kelimpungan, sementara warga menjerit karena anggaran rumah tangga membengkak.

Sejak dapur MBG beroperasi lagi, harga bahan makanan di pasar tradisional langsung bergerak naik.

Penyebabnya sederhana: daya serap MBG sangat besar karena dananya berasal dari APBN. Telur ayam dan susu menjadi menu wajib MBG sehingga permintaannya naik 2-3 kali lipat.

Beras, sayur, ikan, dan buah juga dibeli secara grosir oleh dapur MBG dengan harga tinggi.

Akibatnya welijo yang bermodal kecil kalah saing. Banyak yang dagangannya kosong atau terpaksa menjual dengan harga mahal.

Di sisi lain, warga juga merasakan dampaknya. Uang belanja bulanan jebol. Ironisnya, uang untuk program MBG juga berasal dari pajak yang mereka bayar.

Ditambah lagi ada yang menerapkan kebijakan baru yang melarang sepeda motor menunggak pajak membeli BBM bersubsidi. Rakyat merasa "dikejar" dari sisi pajak dan harga.

Program MBG sebenarnya memiliki tujuan baik. Anak sekolah mendapat asupan protein, sayur, buah, dan susu gratis setiap hari.

Hal ini penting untuk mencegah stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar. Dapur MBG juga menyerap tenaga kerja seperti juru masak, kurir, petani, dan peternak. Jika belanjanya diarahkan ke UMKM lokal, program ini bisa menjadi penggerak ekonomi desa.

Selain itu, menu MBG dibuat bervariasi dan higienis sehingga anak jadi terbiasa makan sayur dan ikan, serta tidak jajan sembarangan.

Namun di lapangan efek sampingnya juga terasa. Permintaan besar tanpa kontrol harga membuat pasar kacau. Welijo dan ibu rumah tangga yang paling merasakan imbasnya.

Anggaran program ini juga jumbo dan efisiensinya dipertanyakan. Hingga kini belum ada data terbuka mengenai biaya operasional satu dapur MBG per hari.

Padahal ada biaya gas, gaji, listrik, dan transportasi. Jika dikalikan ribuan dapur, angkanya fantastis. Laporan di beberapa daerah juga menyebut adanya food waste.

Makanan terbuang ini karena tidak sesuai selera anak, porsi berlebihan, atau terlambat diantar.

Pembelian skala besar juga rawan mark-up dan "permainan" harga. Kritik lain yang muncul adalah program ini tidak menyelesaikan akar masalah.

Daripada memberi makan gratis, lebih baik membuat orang tua sejahtera. Daya beli bisa ditingkatkan melalui bantuan tunai, subsidi, atau lapangan kerja. Jika orang tua kuat, gizi anak otomatis terpenuhi tanpa mengganggu pasar.

Agar MBG tidak menjadi "bumerang", pemerintah perlu membenahi tiga hal.

Pertama, transparansi anggaran. Harga beli tiap bahan di tiap dapur harus dipublikasikan agar dapat diawasi publik.

Kedua, skema belanja yang bijak. Dapur MBG sebaiknya tidak berbelanja di pasar yang sama dengan warga. Kerja sama langsung dengan petani dan peternak dengan kontrak harga wajar akan lebih tepat.

Ketiga, evaluasi efektivitas. Perlu dibandingkan mana yang lebih hemat dan tepat sasaran antara MBG atau BLT ditambah subsidi bahan pokok.

Niat MBG mulia: anak sehat, Indonesia kuat. Namun program sosial yang baik tidak boleh membuat kelompok lain jatuh.

Jangan sampai karena mengejar gizi anak sekolah, dapur welijo dan ibu-ibu di rumah justru kosong.

Sudah saatnya pemerintah duduk bersama pedagang, ahli gizi, dan ekonom untuk mencari formula MBG yang tidak "menghabisi" pasar. Jika dirasa lebih baik anggaran MBG dialihkan untuk biaya pendidikan lainnya dan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah jangan ragu untuk menganulir kebijakan MBG tersebut.***