Catatan Redaksi: MBG Jangan Jadi Lahan Kepentingan

Program Makan Bergizi Gratis adalah soal anak, bukan soal proyek.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang lahir dari Asta Cita Presiden. Tujuannya jelas dan mulia: menurunkan angka stunting, meningkatkan gizi anak, serta menguatkan konsentrasi belajar di sekolah.

Namun di lapangan, pelaksanaan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG justru memunculkan banyak catatan.

Salah satu yang paling sering disuarakan publik adalah sulitnya melakukan evaluasi total, apalagi penghentian program. Alasannya sederhana: terlalu banyak kepentingan yang sudah terlanjur mengikat.

Kami mencatat, tidak sedikit SPPG dikelola oleh koperasi, yayasan, hingga perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pejabat, anggota legislatif, purnawirawan, maupun elit politik lokal.

Ketika anggaran negara dalam jumlah besar digelontorkan, lalu distribusinya bertumpu pada jaringan tersebut, maka program sosial rawan berubah menjadi proyek ekonomi.

Akibatnya, kritik terhadap mutu makanan, keterlambatan distribusi, hingga ketidaksesuaian menu dengan standar gizi sering kali hanya berhenti di tataran wacana.

Mengevaluasi berarti harus berhadapan dengan struktur bisnis yang sudah terbentuk. Menghentikan berarti memutus mata rantai ekonomi yang melibatkan banyak pihak.

Padahal, MBG seharusnya tidak diukur dari berapa banyak dapur yang berdiri atau berapa banyak kontrak yang diteken. Tolok ukurnya hanya satu: apakah anak-anak benar-benar mendapat makanan bergizi, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Kami di satudetik.online memandang, pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Jika program ini ingin bertahan dan dipercaya publik, maka tiga hal harus segera dilakukan:

Pertama, transparansi. Daftar pengelola SPPG di setiap daerah harus dibuka ke publik. Siapa pemiliknya, berapa nilai kontraknya, dan bagaimana mekanisme pengawasannya.

Kedua, pemisahan kepentingan. Pejabat publik, baik di eksekutif maupun legislatif, tidak boleh memiliki atau mengelola SPPG secara langsung maupun melalui orang dekat. Konflik kepentingan harus diputus sejak awal.

Ketiga, evaluasi berbasis data. Bukan sekadar laporan serapan anggaran, tetapi juga data kesehatan anak, tingkat kehadiran siswa, dan umpan balik dari orang tua serta sekolah.

MBG adalah investasi jangka panjang untuk generasi. Ia tidak boleh disandera oleh kepentingan sesaat. Jika orientasinya bergeser menjadi sekadar pembagian proyek, maka tujuan awal menurunkan stunting dan mencerdaskan anak akan kehilangan maknanya.

Sudah saatnya kita mengembalikan MBG pada relnya: sebagai program kemanusiaan, bukan komoditas politik.

Lumajang, 27 Juli 2026

Redaksi http://satudetik.online