Mendagri Tito Perintahkan Kepala Daerah Stop Rekrut Honorer Baru, Beban APBD Makin Berat

:

Jakarta , satudetik.online - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah menghentikan rekrutmen tenaga honorer baru. Kebijakan itu diambil untuk menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tito menyebut hanya 67 daerah yang masih menjaga belanja pegawai di bawah 30% dari total APBD. Angka itu terdiri dari 17 provinsi, 48 kabupaten, dan 2 kota. Sisanya sudah melampaui batas aman.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 8 Juni 2026.

Ia menegaskan opsi utama yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menahan penambahan pegawai. Termasuk moratorium tenaga honorer yang sudah berlaku.

"Jangan ada lagi penambahan honorer. Itu akan jadi beban belanja pegawai dan beban bagi kepala daerah berikutnya," ujar Tito.

Menurutnya, kebutuhan tenaga di bidang esensial seperti guru dan tenaga kesehatan masih bisa dipertimbangkan. Namun rekrutmen honorer administrasi justru banyak menimbulkan masalah.

Tito menyoroti banyak honorer administrasi yang tidak kompeten. Kondisinya kerap terjadi akibat titipan pejabat sebelumnya atau tim sukses.

Kebiasaan itu membuat jumlah honorer menumpuk dari satu periode ke periode berikutnya. Ujungnya muncul desakan pengangkatan menjadi PPPK, yang akhirnya menambah beban APBD.

Mendagri meminta kepala daerah bersikap tegas agar penumpukan tenaga non-ASN tidak terus berulang.(Bayu)