Mahfud MD Bongkar Alasan Purbaya Dicopot: Jumawa, Gaduh, dan Janji Tak Jalan

Jakarta, satudetik.online — Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan memantik sorotan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya tidak lepas dari persoalan komunikasi dan substansi kebijakan.

Purbaya yang dilantik sebagai Menkeu pada 8 September 2025 resmi digantikan pada Senin, 14 September 2026. Posisinya kini diisi Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Dua Kelemahan Fatal

Mahfud menilai ekspektasi publik terhadap Purbaya sempat terlalu tinggi. Namun, dua kelemahan mendasar akhirnya terlihat jelas.

"Menyangkut Purbaya, memang dulu kita terlalu besar harapannya. Kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya, satu, komunikasi publiknya buruk, kemudian substansi urusannya juga tidak beres," ujar Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, Senin malam.

Gaya komunikasi Purbaya dinilai cenderung jemawa dan meremehkan kompleksitas persoalan ekonomi.

Sesumbar di Awal Jabatan

Di awal menjabat, Purbaya dinilai kerap mengumbar optimisme berlebihan seolah semua persoalan bisa diselesaikan dengan mudah. Sikap tersebut, kata Mahfud, justru merendahkan pihak lain yang memberi kritik.

Puncaknya, perdebatan terbuka dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung soal dana bagi hasil dan wacana obligasi daerah yang dipertontonkan di ruang publik.

"Masa komunikasi publik dilakukan dengan cara itu? Terlalu percaya diri berlebihan, menganggap sesuatu itu mudah ditangani seperti menstabilkan rupiah. Sebelum jadi menteri bilang gampang, tapi dolarnya naik terus, rupiah melemah terus," kata Mahfud.

Janji Berubah Arah

Selain komunikasi, realisasi kebijakan juga disorot. Mahfud mencontohkan inkonsistensi sikap terkait pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Awalnya Purbaya sejalan dengan sikap publik agar proyek tidak membebani APBN dan mendorong Danantara sebagai sumber dana, tetapi kemudian berbalik mendukung penggunaan APBN.

Sorotan lain adalah agresivitas penarikan pajak hingga ke sektor kecil yang memicu keresahan, belum tuntasnya pembenahan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pemangkasan transfer ke daerah (TKD).

"Di daerah-daerah sekarang ini, karena pemangkasan dana alokasi, banyak daerah yang kesulitan bahkan lay-off tenaga kerja. Malah Purbaya mengumumkan 490 daerah hampir tidak bisa bayar gaji. Mestinya dia segera mencari jalan keluar, bukan malah mengumumkan ke publik yang bikin resah," ujar Mahfud.

Mahfud pun mengapresiasi langkah Presiden yang dinilai responsif terhadap keluhan publik. Ia menilai Suahasil sebagai figur birokrat profesional yang lebih fokus bekerja dan tidak banyak bicara.

Suahasil: Lanjutkan Pekerjaan

Menkeu baru, Suahasil Nazara, menegaskan tidak akan mengubah total arah kebijakan Kemenkeu. Ia memilih melanjutkan agenda yang sudah berjalan.

"Ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Kita bukan masalah berubah-berubah," kata Suahasil dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 14 September 2026.

Menurutnya, prioritas utama adalah menjaga APBN, mendorong pertumbuhan, dan menstabilkan ekonomi, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap Kemenkeu.

Detik-Detik Dicopot Saat Rapat di DPD

Momen pencopotan Purbaya terjadi saat ia menghadiri rapat bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia menerima telepon dari Istana di tengah rapat yang sedang membahas TKD dan dana bagi hasil.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyebut sikap Purbaya langsung berubah setelah menerima telepon tersebut.

"Beliau kelihatannya diam saja, tidak terlalu ceria. Mungkin capek, mungkin kurang tidur, saya juga tidak tahu," kata Nawardi.

Rapat yang awalnya berjalan normal dan sempat diperpanjang itu akhirnya ditinggalkan Purbaya setelah mendapat panggilan penting dari Istana.(Binar/Bayu)