Anggaran MBG Dialihkan ke Pendidikan? Ini Analisisnya

Lumajang, satudetik.online – Pertanyaan ini kini menjadi perdebatan paling panas di warung kopi hingga ruang rapat anggaran: dengan anggaran Rp71 triliun, layakkah program Makan Bergizi Gratis (Mbg) dihentikan dan dialihkan saja untuk sektor pendidikan lainnya?

Pertanyaan itu wajar muncul. Di satu sisi kita melihat anak-anak tersenyum mendapat makan siang gratis.

Di sisi lain, kita juga melihat sekolah-sekolah dengan atap bocor, guru honorer yang gajinya tak seberapa, dan laboratorium yang hanya jadi pajangan.

Redaksi mencoba menimbang dua sisi ini secara jernih.

Jika Mbg dilanjutkan, manfaatnya tidak bisa dihapus.

Data di lapangan, termasuk di Kabupaten Lumajang, menunjukkan kehadiran siswa meningkat. Bagi keluarga desil 1 sampai 3, satu porsi makanan yang mengandung telur, ayam, dan sayur adalah kemewahan yang jarang mereka dapatkan di rumah.

Tujuan Mbg bukan sekadar mengenyangkan, tapi memutus rantai stunting yang tidak akan selesai hanya dengan membangun gedung sekolah baru.

Selain itu, jika rantai pasoknya benar, satu dapur Sppg bisa menggerakkan ekonomi desa, menyerap telur peternak lokal dan sayur petani sekitar.

Namun jika dihentikan dan dialihkan, logikanya juga sangat kuat.

Inilah yang disebut opportunity cost. Dengan Rp71 triliun, negara bisa merenovasi lebih dari 20 ribu sekolah rusak berat di seluruh Indonesia, mengangkat kesejahteraan puluhan ribu guru honorer, menambah ratusan ribu penerima Kip Kuliah, serta membangun perpustakaan dan akses internet di daerah 3T.

Masalah fundamental pendidikan kita hari ini bukan hanya anak lapar, tapi kualitas. Skor Pisa kita masih tertinggal, distribusi guru tidak merata, dan fasilitas belajar timpang.

Apalagi ketika 1.276 Sppg harus dihentikan sementara karena tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (Slhs) dan kasus gangguan kesehatan berulang terjadi, publik wajar bertanya: apakah uang triliunan itu terbakar tanpa jaminan mutu?

Maka, sikap redaksi jelas: Jangan dihentikan 100 persen, tapi jangan juga dilanjutkan apa adanya.

Solusi paling adil dan realistis adalah rem, evaluasi, dan bagi.

Kami mengusulkan skema 60:40.

60 persen anggaran tetap untuk Mbg, tapi dengan syarat mutlak: hanya Sppg yang lolos Slhs, punya ahli gizi, dan diaudit secara terbuka yang boleh beroperasi. Tidak ada lagi kompromi soal kebersihan.

40 persen sisanya dialihkan langsung untuk pendidikan yang bersentuhan langsung dengan kualitas: renovasi sekolah rusak, beasiswa, pelatihan guru, dan pengadaan laboratorium sains.

Opsi lain yang bisa ditempuh adalah skema hybrid: siswa dari keluarga tidak mampu mendapat Mbg 5 hari penuh, siswa lain 2-3 hari saja. Sisanya dikelola koperasi sekolah atau ibu-ibu Pkk dengan bahan lokal, bukan dapur raksasa yang jauh dari pengawasan.

Anak Indonesia butuh perut yang kenyang, tapi mereka juga butuh kelas yang tidak bocor, guru yang hadir dan sejahtera, serta buku dan laboratorium yang layak.

Mbg adalah program mulia. Tugas negara sekarang adalah memastikan kemuliaan tujuannya, sejalan dengan kemuliaan tata kelolanya. Jika tidak, kita hanya akan kenyang di laporan statistik, tapi lapar di kualitas pendidikan. Redaksi

Layakkah MBG Dihentikan dan Anggarannya Dialihkan Untuk Pendidikan?

Bagaimana Tanggapan Anda?

Berita Terkait

Kenyang di Angka tapi Rawan di Piring: Ada Apa dengan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis?

Warga Lumajang Berjam-jam Mengular Demi BBM: Apa Solusi Nyata Pemkab?

Mendikdasmen Wacanakan Sistem Tinggal Kelas 2027: Antara Koreksi Etos Belajar dan Risiko Putus Sekolah