Wabah “Militerisme Estetika”: Seragam Sipil Gaya Militer, Gagah atau Overdosis Atribut?

Jakarta, satudetik.online - Jujur, siapa yang tidak mau terlihat gagah? Jalan sedikit orang minggir, bicara sedikit orang menjawab “siap, 86”.

Itu sensasi yang setiap hari dirasakan TNI dan Polri. Wajar. Badge, brevet, tanda jasa di dada mereka bukan stiker, tetapi rekam jejak.

Satu bintang di pundak sama dengan puluhan tahun latihan dan tugas. Satu brevet didapat setelah digembleng sampai tidak bisa membedakan kiri dan kanan.

Masalahnya, “resep gagah” itu sekarang ditiru massal seperti templat Canva. Hasilnya: wabah “militerisme estetika”.

Instansi sipil berbondong-bondong bergaya pasukan elite. Jika dibiarkan, tukang parkir pun akan memakai rompi taktikal dan headset sambil berkata “target terpantau, over”.

Siapa saja yang terkena “virus loreng” ini?

1. Satpol PP – “Kopassus Penertib PKL” 
Kemeja ketat, topi baret, badge menyala, sepatu PDL. Tanpa pentungan saja dikira danramil.

Menertibkan pedagang kaki lima terasa seperti membebaskan sandera. Warga yang jualan cilok rasanya sedang bernegosiasi dengan Delta Force.

2. Dishub – “Navy SEAL Perparkiran” 
Rompi taktikal belasan saku, sarung tangan taktis, senter di bahu.

Tugasnya mengatur lampu merah, menilang kendaraan, uji KIR, dan menertibkan parkir liar.

Tampilannya seakan siap bertugas di medan perang. Mobil berhenti tiga detik di bahu jalan langsung disergap seperti teroris.

3. Damkar – “Kopaska Pemadam Api” 
Ini masih masuk akal. Risikonya memang tinggi. Namun belakangan seragam PDL dimodifikasi: loreng digital, rompi MOLLE, pisau survival di pinggang.

Warga yang rumahnya terbakar jadi bingung, mau minta tolong atau memberi sandi?

4. Petugas Pajak/DJP – “Akmil Ditjen Pajak” 
Puncaknya di sini. Petugas pajak kini memakai PDH hijau army, papan nama bordir timbul, topi rimba.

Datang untuk sosialisasi SPT, rasanya seperti merekrut pasukan. Wajib pajak yang terlambat lapor rasanya seperti desertir.

5. POLHUT/Satgas Kehutanan – “Ranger Rimba” 
Mereka memang berhadapan dengan pembalak liar bersenjata, jadi wajar tegas.

Namun seragamnya kadang lebih operasional daripada Brimob. Topi rimba, face net, sepatu gunung. Mau razia kayu ilegal atau lintas batas?

6. Bea Cukai – “Delta Force Bandara” 
Mengurus koper wisatawan bawa cokelat dari Malaysia, tetapi seragamnya PDH hijau tua, badge, topi rimba, rompi.

Penumpang yang hanya bawa oleh-oleh dua kilogram langsung berkeringat dingin.

7. Satpam Kompleks – “Tentara Bayaran Kompleks” 
Kompleks perumahan isinya ibu-ibu arisan, tetapi satpamnya memakai rompi hitam, headset, senter bahu, dan HT sebesar batu bata. Maling ayam saja berpikir dua kali.

8. Bonus: Ormas – “TNI KW Super” 
Tidak bisa menyalahkan ormas. Mereka hanya meniru. Instansi pemerintah sudah “militer-militeran” duluan, lalu ormas ikut. Jadilah lingkaran setan: sipil meniru militer, ormas meniru sipil.

Kenapa bisa begitu? 
Psikologinya sederhana: authority bias. Otak kita lebih patuh pada orang yang terlihat berkuasa. Seragam militer adalah simbol kuasa paling tua.

Pembuat kebijakan melihat TNI/Polri gagah, lalu berpikir seragam disamakan, wibawa ikut menempel. Padahal wibawa datang dari kerja, bukan dari banyaknya bordiran.

Padahal menurut UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan PP Nomor 94 Tahun 2021, ASN adalah pelayan publik. Doktrinnya “melayani”, bukan “memerintah”.

Seragam PDH ASN sipil sudah diatur Permendagri Nomor 11 Tahun 2020: kemeja dan celana/rok. Tidak ada pasal “wajib loreng”. Jika ada instansi membuat seragam “ala Kopassus”, itu inisiatif kreatif pembuat keputusan.

Lucunya, pekerjaan sehari-hari mengurus KTP, izin, dan merapikan taman kota, bukan operasi militer.

Jadi ketika memakai seragam “Kopassus KW”, rasanya canggung, seperti guru SD memakai rompi antipeluru untuk mengajar matematika.

Koreksi istilah agar tidak salah kaprah: 
1. Badge: Resminya atribut, seperti tanda jabatan dan tanda kesatuan. 
2. Brevet: Tanda kualifikasi/pendidikan khusus. Kopassus punya, Marinir punya. Petugas pajak punya brevet apa? Brevet “SPT Tepat Waktu”? 
3. Polri: Lembaga sipil bersenjata dengan “watak militer” sesuai UU Polri. Bukan TNI, jadi tegasnya berbeda fungsi.

Data tidak bohong:
1. Survei Indikator Politik 2023: 68% warga lebih percaya ASN yang layanannya cepat dan aplikasi tidak error, dibanding ASN yang dadanya penuh atribut. 

2. Kajian LAN RI 2022: Over-atribut justru menurunkan persepsi profesionalitas 23%. Warga mengira “ini menutupi kinerja yang kosong”. 

3. BPS 2024: 83% warga paling menghormati ASN yang mengurus KTP 10 menit selesai, bukan satpam yang mirip John Rambo.

Gagah itu tidak salah. Damkar boleh gagah karena masuk ke dalam api untuk menyelamatkan kita.

POLHUT boleh gagah karena menjaga hutan dari mafia. Tetapi ASN yang lain, tunjukkan gagahmu lewat kinerja cepat, tanggap, dan senyum tulus kepada masyarakat.

Biarkan militer jadi militer. Biarkan ASN jadi ASN. Warga tidak butuh disergap saat terlambat bayar PBB. Warga butuh dilayani.

Karena pada akhirnya, orang tidak akan ingat brevet Anda warna apa. Mereka akan ingat: “Wah, ngurus dokumen di kantor ini enak, tiga hari beres”. Nah, itu baru gagah sungguhan. Gagah yang membuat masyarakat hormat, bukan pusing. ***

Penulis : Bayu S (Wartawan satudetik.online Biro Jakarta)