7 Rekomendasi STIH Jendral Sudirman & PROPESOR Demi Lumajang Bebas Kriminalitas
Focus Group Discussion bertajuk “Membangun Lumajang Berwibawa dan Bersih Kriminalitas” di Kampus STIH, Minggu 31 Mei 2026.
Lumajang, satudetik.online – STIH Jenderal Sudirman Lumajang bersama PROPESOR menggelar Focus Group Discussion bertajuk “Membangun Lumajang Berwibawa dan Bersih Kriminalitas” di Kampus STIH, Minggu 31 Mei 2026.
Diskusi 14.40–17.17 WIB ini merumuskan langkah strategis mewujudkan Lumajang yang aman dan tertib.
Hadir perwakilan Polres Lumajang, DPRD Kabupaten Lumajang Fraksi Gerindra Gatot Sarworubedo, GP Ansor, GRIB, rektor dari Universitas Lumajang dan ITB Widya Gama, Ketua STKIP PGRI Lumajang, PMII, akademisi, serta mahasiswa.
Ketua STIH Jenderal Sudirman Lumajang Dr. Jati Nugroho, S.H.,M.Hum. membuka acara dan menegaskan kriminalitas hanya bisa ditekan lewat kolaborasi semua pihak.
Pemaparan utama disampaikan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H.,C.Med. Ia menekankan penanganan kriminalitas bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga pemerintah daerah, kampus, ormas, media, dan masyarakat.
Forum menghasilkan Nota Aspirasi STIH Jenderal Sudirman x PROPESOR berisi 7 poin rekomendasi untuk Pemkab Lumajang, DPRD, APH, dan seluruh elemen:
1. Kriminalitas masalah mendesak:
Kenaikan angka kriminalitas di Lumajang menuntut keterlibatan semua elemen.
2. Kebijakan Pemkab harus konkret dan kolaboratif:
Pemkab diminta membuat kebijakan terukur, membuka ruang partisipasi, serta menggandeng perguruan tinggi, ormas, mahasiswa, ulama, dan media untuk pencegahan persuasif.
3. DPRD optimalkan tiga fungsi:
Legislasi, anggaran, dan pengawasan harus dikuatkan agar Lumajang bersih dengan pelayanan publik aman dan efisien.
4. APH profesional dan berintegritas:
Aparat penegak hukum diminta bekerja berlandaskan integritas moral dan agama demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
5. Pejabat terbuka dan peka:
Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan APH harus responsif terhadap aspirasi, kritik, serta kondisi keamanan masyarakat.
6. Bentuk forum lintas organisasi:
Pemkab perlu membentuk forum lintas organisasi sebagai wadah menggali aspirasi penyelesaian masalah jangka pendek dan panjang.
7. Media jaga objektivitas dan etika:
Media diminta menyampaikan informasi secara objektif dan beretika sebagai pilar demokrasi.
STIH Jenderal Sudirman dan PROPESOR berharap nota aspirasi ini jadi bahan pertimbangan kebijakan.
Kolaborasi pemerintah, APH, akademisi, ormas, media, dan masyarakat dinilai kunci menjawab tantangan sosial Lumajang ke depan.(Nib).
