Berani Ambil Keputusan, Jago Kelola Risiko: Pramono Anung Tantang 200 PPK DKI Jakarta
Jakarta, satudetik.online – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berani mengambil keputusan strategis, tetapi tetap cerdas dalam mengelola risiko.
Pesan tegas itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis atau Bimtek PPK di Balai Agung, Balai Kota DKI, Senin, 29 Juni 2026.
Pramono menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI yang menuntut akuntabilitas tinggi. Menurutnya, keberanian bertindak harus diimbangi dengan profesionalisme agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
"Saya minta betul, selain berani memutuskan, mereka juga harus berani mengelola risiko. Jangan sampai risikonya menimpa yang bersangkutan karena ada kepentingan pribadi yang tidak baik," tegas Pramono.
Gubernur mencontohkan langkah berani Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan dua proyek mangkrak bertahun-tahun, yaitu pembongkaran tiang monorel di Jalan Rasuna Said dan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.
Keputusan itu diambil bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Meski risikonya besar, langkah tersebut justru meningkatkan citra Jakarta di mata internasional.
"Risikonya bukan tidak tinggi, risikonya tinggi sekali. Tapi saudara harus smart, cerdas mengelola risiko itu selama tidak ada beban pribadi," ujarnya.
Pramono menyebut penataan dan percepatan infrastruktur berdampak langsung pada reputasi Jakarta. Indeks Global City Jakarta naik dari peringkat 74 menjadi 71. Untuk fasilitas publik, Jakarta kini menempati peringkat kedua di ASEAN.
"Konektivitas kita sekarang sudah lebih dari 93 persen. Mudah-mudahan dengan pengaturan seperti ini, Jakarta menjadi lebih nyaman, aman, dan menarik," katanya.
Bimtek ini diikuti 200 PPK yang menangani paket pengadaan strategis, bernilai besar, berisiko tinggi, dan berdampak langsung pada pembangunan Jakarta.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM DKI Jakarta, Dyan Airlangga, mengatakan pelatihan bertujuan memperkuat kompetensi PPK dalam pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi hasil.
"Harapannya lahir PPK yang kompeten, berintegritas, berani mengambil keputusan, dan mampu mengelola risiko secara profesional," ujar Dyan.
Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi mendukung penuh penguatan sumber daya manusia aparatur. Hal itu menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global, menyongsong 5 Abad Jakarta. (Bayu S.)