Pertalite Langka di Tengah Kenaikan Pertamax, Warga Lumajang Pertanyakan Transparansi Distribusi BBM

Lumajang, satudetik.online – Kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lumajang mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena terjadi bersamaan dengan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, sementara stok Pertamax di sejumlah SPBU terpantau masih tersedia.

Situasi ini memunculkan pertanyaan dari sebagian warga mengenai penyebab kelangkaan Pertalite. Masyarakat berharap adanya penjelasan yang lebih terbuka terkait distribusi BBM subsidi agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah SPBU di Lumajang menyampaikan bahwa stok Pertalite kosong karena masih menunggu pasokan dari pihak distribusi. Namun, penjelasan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab pertanyaan masyarakat mengenai penyebab kelangkaan yang terjadi hampir bersamaan di beberapa lokasi.

Rafly, warga Kelurahan Jogoyudan, mengaku kecewa setelah tidak mendapatkan Pertalite saat mendatangi SPBU Bagusari.

"Mana yang bilang katanya tidak apa-apa Pertamax naik yang penting Pertalite tetap ada?" ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Menurut Rafly, pernyataan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena Pertalite tetap tersedia menjadi kurang relevan apabila di lapangan konsumen justru kesulitan mendapatkannya.

Keluhan serupa disampaikan Rudi, warga Desa Babakan, Kecamatan Padang. Ia mengaku harus mendatangi beberapa SPBU untuk mencari Pertalite.

"Kalau stok memang aman, masyarakat seharusnya tidak perlu muter dari SPBU ke SPBU hanya untuk mencari Pertalite," katanya.

Kesenjangan antara Klaim dan Kondisi Lapangan

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang menyampaikan bahwa pasokan BBM di wilayah Lumajang dalam kondisi aman meskipun terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan sebagian masyarakat harus menyesuaikan pola konsumsi mereka. Ketika Pertalite tidak tersedia, sebagian pengguna kendaraan terpaksa membeli Pertamax dengan harga yang lebih tinggi atau menunda aktivitas perjalanan.

Bagi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional dan pengeluaran rumah tangga.

Situasi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai mekanisme distribusi BBM subsidi hingga ke tingkat SPBU. Masyarakat berharap adanya kejelasan terkait jumlah pasokan, jadwal pengiriman, hingga penyebab keterlambatan distribusi apabila memang terjadi kendala di lapangan.

Transparansi Informasi Dinilai Penting

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa keterbukaan informasi merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi energi.

Pemerintah maupun pihak terkait diharapkan dapat menyampaikan informasi secara rinci mengenai kondisi pasokan BBM, volume distribusi ke daerah, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kekosongan stok di sejumlah SPBU.

Dengan adanya penjelasan yang jelas dan terukur, masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi sehingga potensi kesalahpahaman maupun spekulasi dapat diminimalkan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab kosongnya stok Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Lumajang. Sementara itu, laporan warga mengenai kesulitan memperoleh BBM subsidi masih terus bermunculan di berbagai wilayah. (Bernad)