DPRD Lumajang Soroti Efektivitas Belanja APBD 2025, WTP Saja Tak Cukup

Lumajang, satudetik.online - DPRD Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Paripurna II untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu 10 Juni 2026.

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Eko Adis Prayoga dan dihadiri Bupati Indah Amperawati, Forkopimda, anggota DPRD, serta kepala OPD.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyatakan Raperda LPJ APBD 2025 telah memenuhi aspek yuridis dan layak dibahas lebih lanjut.

Badan Anggaran menilai tata kelola keuangan daerah secara umum sesuai regulasi. Namun Banggar menekankan pembahasan lanjutan penting agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemkab Lumajang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI untuk kedelapan kalinya. Capaian itu dinilai menunjukkan konsistensi akuntabilitas keuangan.

Fraksi Gerindra menegaskan opini WTP tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Pengelolaan keuangan harus diiringi peningkatan pelayanan publik.

Sejumlah sektor disorot. Pertama, pertanian. Jaringan irigasi yang belum optimal dan ketersediaan air bersih di beberapa wilayah perlu alokasi serta pengawasan lebih serius.

Kedua, pengelolaan sampah. Fraksi Gerindra meminta langkah konkret dan berkelanjutan menghadapi peningkatan volume sampah yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.

Ketiga, Balai Benih Ikan milik daerah. Keberadaannya harus memberi dampak ekonomi lebih besar dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Optimalisasi aset dan unit usaha dinilai menjadi tantangan meningkatkan kemandirian fiskal.

Pembahasan LPJ APBD 2025 ini menjadi momentum DPRD mengukur efektivitas belanja daerah. Tahap selanjutnya akan mengupas detail capaian, kendala, dan efektivitas program selama 2025.

Dari proses itu akan terlihat apakah raihan opini WTP benar-benar sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Lumajang. (Bernad)