Efisiensi ASN Pakai Motor Dinas, Antrean BBM di SPBU Lumajang Makin Panjang
Antrean di SPBU Bagu Lumajang dan kingdom Animalia
Lumajang, satudetik.online – Kebijakan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) yang mewajibkan ASN dan pejabat Pemkab Lumajang “mengandangkan mobil dinas” dan beralih ke motor, bertepatan dengan kenaikan harga Pertamax. Kondisi itu membuat antrean di sejumlah SPBU Kabupaten Lumajang terus mengular.
Kenaikan harga Pertamax memicu alih konsumsi warga dan ASN ke Pertalite subsidi. Padahal kuota Pertalite nasional terbatas.
Di sisi lain, kebijakan motor dinas menambah frekuensi pengisian BBM di SPBU. Satu mobil dinas yang diganti tiga hingga empat motor dinas membuat proses isi BBM menjadi lebih sering.
Antrean panjang terjadi karena dua faktor utama: total permintaan Pertalite meningkat akibat migrasi dari Pertamax, dan proses di SPBU menjadi lebih lambat karena pengecekan QR subsidi satu per satu sesuai aturan Pertamina.
Pemkab Lumajang dinilai sudah tepat memulai efisiensi dari internal. Namun agar kebijakan tidak berhenti sebagai seremoni, sejumlah langkah lanjutan perlu diambil.
Untuk ASN dan pejabat, Pemkab perlu memastikan motor dinas digunakan tertib dan rute tugas digabung agar penghematan benar-benar terasa.
Pendaftaran QR MyPertamina untuk seluruh kendaraan dinas wajib dilakukan. ASN sebaiknya mengisi BBM di SPBU khusus kendaraan dinas agar tidak berebut antrean dengan masyarakat umum.
Laporan penghematan BBM secara transparan setiap bulan juga diperlukan agar publik melihat hasil nyata kebijakan tersebut.
Untuk masyarakat, Pemkab harus aktif sebagai jembatan koordinasi dengan Pertamina MOR V dan DPC Hiswana Migas.
Data SPBU yang stoknya kritis dan jadwal drop BBM perlu diinformasikan ke publik melalui Diskominfo dan media lokal.
Satpol PP dan Dinas Perhubungan diminta turun langsung mengatur antrean di SPBU rawan macet.
Jalur khusus motor dan mobil perlu dibuat serta rambu peringatan dipasang agar antrean tidak sampai ke bahu jalan.
Langkah krusial lainnya adalah penindakan terhadap penimbun BBM. Mobil modifikasi tangki, penggunaan jeriken, dan praktik calo BBM harus ditindak tegas oleh Satpol PP bersama Polres Lumajang.
Satu penimbun dapat menghabiskan jatah BBM puluhan kendaraan masyarakat.
Pemkab juga diimbau menyampaikan komunikasi yang empatik. Pejabat diminta tidak hanya mengimbau hemat, tetapi mengakui antrean BBM merugikan waktu dan tenaga warga, lalu menjelaskan langkah konkret yang sedang dijalankan.
Kebijakan efisiensi ASN merupakan langkah moral yang tepat. Keberhasilannya akan terlihat jika Pemkab mampu menjaga distribusi BBM lancar dan antrean tertib, sehingga APBD hemat dan warga tidak sengsara mengantre. (Redaksi)