Sebut Negara Asing Sering Protes, Prabowo Bakal Umumkan Korporasi Perusak Hutan
Dengarkan narasi artikel ini secara otomatis
Cepat dan Akurat
satudetik.online • cepat dan akurat
Dengarkan narasi artikel ini secara otomatis
Presiden RI Prabowo Subianto
Waktu baca sekitar 2 menit
Jakarta, satudetik.online – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan segan mencabut izin usaha perusahaan asing yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Prabowo mengungkapkan pemerintah saat ini sedang melakukan penelusuran terhadap korporasi-korporasi yang diduga tidak mematuhi aturan pengelolaan lahan dan langkah pencegahan karhutla.
Dari hasil penelusuran awal, ditemukan sejumlah perusahaan yang tercatat berulang kali melakukan pelanggaran serupa.
Bahkan, Presiden mengaku terkejut karena terdapat satu korporasi yang diduga telah terlibat dalam 19 kasus karhutla. Menurutnya, pola pelanggaran berulang seperti itu harus diberi sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera, termasuk dengan pencabutan izin.
"Siapa pun kalau dia melanggar, sudahlah, cabut saja! Saya enggak ragu-ragu, saya cabut saja nanti," ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut sebagian besar korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran berulang tersebut merupakan perusahaan asing. Ia menilai kondisi tersebut cukup ironis, mengingat negara asal perusahaan tersebut justru sering mempertanyakan penanganan karhutla di Indonesia, padahal pemerintah telah berupaya maksimal.
Terkait hal itu, Prabowo menegaskan tidak akan ragu mencabut izin perusahaan asing yang terlibat, termasuk yang telah mengantongi konsesi lahan selama belasan tahun.
"Padahal, banyak yang bertanggung jawab (terhadap karhutla) adalah perusahaan-perusahaan mereka (luar negeri) yang di sini. Nanti pada saatnya kita umumkan nama-nama itu," kata dia.
Prabowo menambahkan peristiwa karhutla ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan hutan dan lahan perkebunan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Ia meyakini masyarakat lokal, khususnya di Kalimantan, memiliki kedekatan dengan alam sehingga tidak mungkin merusak sumber penghidupannya sendiri.
"Saya yakin, orang Kalimantan hidupnya dari tanah dan hutan, tidak mungkin rela hutannya terbakar. Dia hidup di situ, tapi dia yang menderita, anak-anak yang menderita. Tidak mungkin rakyat setempat (yang melakukan karhutla)," jelas dia.
Di akhir arahannya, Presiden menegaskan pemerintah di semua tingkatan akan terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan memperkuat pengawasan terhadap perizinan usaha agar pengelolaan kekayaan alam berjalan bertanggung jawab dan memberi manfaat bagi rakyat.
“Pemerintah, artinya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, sampai pemerintah desa. Kalau kita bicara pemerintah, kita harus tahu tanggung jawab kita kepada rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. (Binar)
Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI
Beri reaksi singkat untuk artikel ini. Klik kembali untuk membatalkan.