BPBD Lumajang Petakan 19 Desa Rawan Kekeringan Jelang Musim Kemarau
Lumajang, satudetik.online — Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau 2026.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah memprioritaskan mitigasi untuk mengantisipasi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan langkah mitigasi dilakukan lebih awal agar penanganan bencana tidak bersifat reaktif.
“Kami tidak ingin bergerak ketika masyarakat sudah kekurangan air bersih atau saat kebakaran sudah meluas. Karena itu, mitigasi kami lakukan sejak awal agar ketika puncak musim kemarau datang, pemerintah dan masyarakat sudah sama-sama siap,” kata Isnugroho melalui pesan singkat, Rabu, 8 Juli 2026.
BPBD telah melakukan asesmen lapangan, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi lintas sektor bersama pemerintah desa,
TNI, Polri, relawan, dan organisasi perangkat daerah. Hasil pemetaan menunjukkan enam kecamatan menjadi prioritas penanganan kekeringan, yaitu Gucialit, Ranuyoso, Padang, Klakah, Kedungjajang, dan Senduro.
Di enam kecamatan tersebut, BPBD mengidentifikasi 19 desa yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama.
Data itu akan menjadi dasar penyusunan rencana penanganan sekaligus diverifikasi kembali sesuai kondisi di lapangan.
Menurut Isnugroho, Kecamatan Gucialit menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus karena dalam beberapa musim kemarau terakhir menjadi daerah dengan kebutuhan distribusi air bersih tertinggi.
Oleh sebab itu, pembaruan data terus dilakukan agar penanganan lebih tepat sasaran.
Selain memetakan daerah rawan, BPBD juga memverifikasi kondisi sumber air di sejumlah desa. Sejumlah wilayah kini telah memiliki sumber air alternatif, seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), sumur bor, maupun mata air yang masih mampu memenuhi kebutuhan warga.
Pembaruan data tersebut diharapkan membuat distribusi air bersih lebih efektif apabila diperlukan.
BPBD juga telah menyiapkan armada truk tangki air untuk mendukung distribusi air bersih.
Namun, pelaksanaannya menunggu kelengkapan dasar hukum dan dokumen administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar pelaporan dan penanganan kekeringan maupun karhutla dapat dilakukan lebih cepat.
“Bencana akan lebih cepat tertangani apabila semua pihak bergerak bersama. Warga dapat melapor kepada kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun langsung kepada BPBD. Setelah laporan diterima, kami segera melakukan asesmen untuk menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Isnugroho.
Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, BPBD juga meningkatkan pemantauan titik panas (hotspot) melalui data satelit yang kemudian diverifikasi dengan laporan masyarakat dan relawan. Sistem deteksi dini tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran meluas.
BPBD mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijaksana, tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghindari pembakaran sampah tanpa pengawasan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun tanda-tanda awal kekeringan.
“Keberhasilan sesungguhnya bukan diukur dari berapa banyak air yang kami distribusikan atau berapa banyak kebakaran yang kami padamkan. Keberhasilan adalah ketika masyarakat tetap memperoleh air bersih, tidak terjadi kebakaran akibat kelalaian, dan musim kemarau dapat dilalui dengan aman. Itulah tujuan utama dari seluruh upaya mitigasi yang kami lakukan,” kata Isnugroho. (Har)