Bukan Lagi Tugas Diskominfo Semata, Pemkab Lumajang Bangun Budaya SIGAP Siber di Seluruh OPD

Lumajang, satudetik.online — Ancaman siber terhadap layanan pemerintahan kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis yang hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Di tengah semakin masifnya transformasi digital, setiap perangkat daerah dituntut memiliki kemampuan mendeteksi potensi serangan, merespons insiden secara cepat, serta menjaga keamanan data dan layanan publik yang dikelolanya.

Paradigma baru tersebut menjadi fokus utama dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Keamanan Informasi bertema "Deteksi Dini Serangan dan Tanggap Insiden Siber (SIGAP SIBER)" yang digelar Pemerintah Kabupaten Lumajang di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Rabu (29/7/2026).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menegaskan bahwa keamanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik berbasis digital.

Menurutnya, perlindungan terhadap sistem pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan teknologi informasi, tetapi juga menyangkut integritas pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat.

"Keamanan siber bukan sekadar persoalan teknologi informasi. Ini adalah upaya menjaga integritas pemerintah daerah, melindungi data, sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik digital," ujarnya.

Ia menjelaskan, semakin banyak layanan pemerintahan yang bertransformasi ke platform digital, semakin besar pula tanggung jawab setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memastikan sistem yang digunakan tetap aman dari berbagai ancaman siber.

Kesadaran terhadap keamanan informasi, kata Mustaqim, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Ricko Dharma Putra, mengungkapkan bahwa penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui program SIGAP SIBER agar seluruh OPD mampu menjadi garda terdepan dalam sistem pertahanan siber Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Menurut Ricko, tantangan pengamanan sistem digital semakin kompleks mengingat Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini mengelola sebanyak 388 subdomain di bawah domain utama http://lumajangkab.go.id. Dengan cakupan layanan yang terus berkembang, pengawasan keamanan tidak mungkin hanya mengandalkan Tim LUMAJANGKAB-CSIRT (_Computer Security Incident Response Team_).

"Setiap perangkat daerah perlu memiliki kemampuan mengenali indikasi awal serangan, melakukan langkah pengamanan awal, dan segera melaporkan insiden agar dapat ditangani secara cepat dan terkoordinasi," jelasnya.

Melalui pelatihan tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai berbagai jenis ancaman siber, metode deteksi dini, mekanisme pelaporan insiden, hingga prosedur isolasi dan pemulihan sistem apabila terjadi serangan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan peduli terhadap keamanan informasi di seluruh perangkat daerah.

Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang juga terus memperkuat fungsi LUMAJANGKAB-CSIRT melalui pemantauan lalu lintas jaringan, pendampingan penanganan insiden keamanan siber, serta layanan penetration testing atau pengujian kerentanan sistem guna membantu OPD mengidentifikasi potensi celah keamanan sebelum dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan yang diikuti perwakilan dari 69 perangkat daerah itu menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur serta PT Telkom Indonesia.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi ancaman siber semakin meningkat sehingga tata kelola pemerintahan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya dapat terwujud secara berkelanjutan. (Bernad)