P-APBD 2026 Disetujui, Bupati Lumajang Minta OPD Tancap Gas Mengejar Program Prioritas

Lumajang, satudetik.online — Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi titik awal percepatan pembangunan di Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan anggaran agar berbagai program prioritas segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, usai Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama DPRD Kabupaten Lumajang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang yang digelar pada Senin (27/7/2026) pekan ini.

Menurut Bupati, persetujuan P-APBD tidak boleh dipandang sekadar sebagai tahapan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah. Kesepakatan tersebut harus menjadi momentum untuk mempercepat realisasi pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Persetujuan Perubahan APBD ini bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi energi baru untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Lumajang. Saya mengapresiasi sinergi yang telah dibangun DPRD bersama Pemerintah Kabupaten sehingga seluruh proses pembahasan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Indah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan APBD secara konstruktif hingga tercapai kesepakatan bersama.

Indah menjelaskan, seluruh materi perubahan anggaran telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Berbagai masukan dari Badan Anggaran maupun fraksi-fraksi DPRD, katanya, akan menjadi bahan penyempurnaan dalam pelaksanaan program pembangunan di lapangan.

Setelah memperoleh persetujuan DPRD, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan segera melengkapi dokumen administrasi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur sebagai bagian dari proses evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan sekitar lima bulan sisa pelaksanaan anggaran tahun 2026 dengan bekerja lebih cepat dan terukur. Fokus pemerintah, menurutnya, tidak hanya pada percepatan pelaksanaan program prioritas, tetapi juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kualitas penyerapan anggaran.

"Saya mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan lima bulan terakhir tahun 2026 sebagai momentum untuk bekerja lebih cepat, lebih efektif, dan lebih inovatif. Pastikan setiap program terlaksana tepat sasaran, penyerapan anggaran semakin berkualitas, serta optimalisasi PAD terus ditingkatkan. Yang paling penting, setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran harus benar-benar menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Lumajang," tegasnya.

Dengan disepakatinya P-APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap percepatan pelaksanaan program prioritas dapat mendorong pembangunan yang lebih optimal, memperkuat pelayanan publik, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat hingga akhir tahun anggaran.(Har)